Guna meningkatkan ivestasi Tiongkok ke Indonesia, Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Imron Cotan, pada tanggal 1-2 Maret 2013 di Beijing telah memfasilitasi beberapa pertemuan antara Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dengan pimpinan perusahaan besar di Tiongkok yang akan dan telah berinvestasi di Indonesia yaitu China Civil Engineering Construction Company (CCEEC), Synohidro Resources Limited dan China Gezhouba Group Corporation (CGGC).

Dalam pertemuan dengan CCECC yang dihadiri oleh Duta Besar RI, Gubernur Sulawesi Barat, yang juga menjabat sebagai Koordinator Gubernur se-Sulawesi, menyampaikan mengenai rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun di Sulawesi, seperti jalur kereta  Trans Sulawesi sepanjang 2.000 km dan pembangkit listrik, yang membutuhkan investasi besar dari dalam dan luar negeri, termasuk dari Tiongkok. Hal ini dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri, Minggu (3/3).

Untuk kesamaan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut, Gubernur Sulawesi Barat telah berkoordinasi dengan para gubernur se-Sulawesi yang berjumlah 6 orang dan melaporkannya ke pemerintah pusat. Rencana pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi telah dilaporkan ke Menteri Perhubungan RI dan mendapatkan tanggapan yang positif.

CCECC menyambut baik rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan berharap bahwa mereka dapat ikut serta dalam proyek tersebut. Namun demikian terdapat satu hal yang mengemuka yang disampaikan oleh CCECC yaitu masalah penjaminan dana investasi bagi proyek-proyek yang akan dikerjasamakan.

Menanggapi masalah penjaminan dana investasi yang ditanyakan CCECC, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan kesiapannya untuk memberikan jaminan bagi pelaksanaan proyek-proyek yang ditawarkan. Terkait dengan hal ini, Duta Besar RI menyampaikan penjelasan mengenai bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah daerah berupa sumber daya alam yang dapat dikelola bersama oleh investor Tiongkok dan mitra lokalnya.

Ditambahkan pula oleh Duta Besar RI bahwa untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan, investor Tiongkok dapat memanfaatkan tawaran Pemerintah RRT untuk mengganti biaya studi kelayakan bagi proyek-proyek yang telah disetujui, sesuai dengan janji yang disampaikan oleh PM RRT Wen Jiabao kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika kedua pimpinan tersebut bertemu di Beijing, 2012. 

Untuk itu, diharapkan tidak terdapat keraguan bagi calon investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya dan langkah berikutnya yang harus segera dilakukan oleh para pemerintah daerah adalah mempresentasikan kelayakan proyek yang akan dikerjakan kepada para calon investor serta pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat setempat.